Pemindahan Deteni dan Pendeportasian WNA

Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, WN Sierra Leone bernama Johnson Francis akhirnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta setelah hampir satu bulan tertahan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Bengkulu, karena tidak dapat dideportasi karena Paspor yang bersangkutan telah habis masa berlakuknya dan sulitnya mengurus adminisistrasi WNA tersebut karena tidak ada perwakilan Sierra Leone di Indonesia. Pemindahan deteni tersebut dikarenakan aturan bahwa penempatan deteni di Ruang Detensi tidak boleh melebihi 30 hari, juga diharapkan lebih mempermudah penyelesaian administrasi dokumen Paspor WN Sierra Leone tersebut. Pemindahan deteni tersebut dikawal oleh dua Petugas Imigrasi dari Bengkulu sampai diserahkan ke Petugas Imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Pada saat bersamaan, ada 4 WN Tiongkok penghuni Ruang Detensi Kantor Imigrasi Bengkulu dikeluarkan untuk dideportasi keluar wilayah Indonesia karena dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, keempatnya yaitu Lin Youle, Weng Renhua,  Zheng Guoqiang dan Lin Weibin karena melakukan pelanggaran peraturan Keimigrasian. Keempat WN Tiongkok tersebut dikawal oleh 4 Petugas Imigrasi mulai dari Bengkulu sampai di Bandara Internasional Soekarno Hatta, dan diberangkatkan meninggalkan Wilayah Indonesia pada hari itu juga dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 876.

Upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-67 Tahun 2017

Sejarah ditetapkannya ulang tahun Imigrasi dimulai saat kedaulatan masalah keimigrasian diserahterimakan dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor CZ/30/16 tanggal 26 Januari 1950. Mr. Yusuf Adiwinata diangkat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi yang pertama. Surat penetapan itu berlaku  surut sampai dengan tanggal penyerahan kedaulatan masalah keimigrasian, bertolak pada penyerahan kedaulatan keimigrasian dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 26 Januari inilah yang kemudian diperingati sebagai hari ulang tahun imigrasi di Indonesia.

Pada tahun 2017, peringatan Hari Ulang Tahun Imigrasi yang disebut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) yang ke-67 dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi. Demikian juga Kantor Imigrasi Bengkulu untuk tahun ini melaksanakan upacara memperingati HBI ke-67 di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, bapak Drs. Liberti Sitinjak, M.M., M.Si., perwira upacara adalah Kepala Kantor Imigrasi Bengkulu, bapak Rafli, SH. Upacara dihadiri oleh semua pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, pegawai Kantor Imigrasi Bengkulu, pegawai dari UPT yang ada di wilayah Kota Bengkulu, dan para pensiunan, serta ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan Kantor Imigrasi Bengkulu.

Rangkaian acara peringatan dilaksanakan secara sederhana tetapi tidak mengurangi kekhidmatan dari tujuan kegiatan. Acara diakhiri dengan syukuran bersama berupa pemotongan tumpeng oleh adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, bapak Drs. Liberti Sitinjak, M.M., M.Si.

Penangkapan 4 WNA Diduga Melanggar Peraturan Keimigrasian

Salah satu tugas Kantor Imigrasi adalah mengawasi lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Kantor Imigrasi Bengkulu dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Propinsi Bengkulu senantiasa menggiatkan operasi pengawasan orang asing tersebut. Dan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 tim pengawasan orang asing Kantor Imigrasi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan pengawasan keberadaan dan kegiatan Orang Asing di areal pertambangan PT. MINGAN MINING yang berlokasi di Desa Pondok Bakil, Kec. Ulok Kupai , Kab. Bengkulu Utara.

Press release tentang penangkapan WNA yang diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian.

Dari hasil kegiatan pengawasan tersebut didapati 2 Orang Warga Negara China yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan/Paspor (diduga melanggar pasal 71 huruf b UU no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian) atas nama LIN YOULE dan WENG RENHUA, 1 Orang Warga Negara China atas nama ZHENG GUOQIANG pemegang paspor nomor E39416740 dan Kitas nomor : 2C21JD2599 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan IMTA YBS tidak menunjuk  wilayah kerja di Kab. Bengkulu Utara (diduga melanggar pasal 71 huruf a UU no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian). 1 Orang Warga Negara China atas nama LIN WEIBIN pemegang paspor nomor E62617301. YBS masuk ke Indonesia dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) akan tetapi keberadaannya di areal mess PT. MINGAN MINING. (diduga melanggar pasal 122 huruf a UU no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian).

Pada saat ini pemeriksaan secara intensif masih terus dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu, dan keempat WNA yang diduga melanggar peraturan Keimigrasian tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Bengkulu, menunggu keputusan hasil pemeriksaan.

 

Sepeda Santai Dalam Rangka HBI ke-67 Tahun 2017

Dalam rangkaian memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) yang ke-67 tahun 2017 yang bertemakan “Imigrasi e-Gov PASTI Nyata”, Kantor Imigrasi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 mengadakan kegiatan sepeda santai bersama, yang dilaksanakan di Pantai Panjang Bengkulu dan diikuti oleh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan Kantor Imigrasi Bengkulu. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu bapak Dewa Putu Gede, Bc.IP, SH., MH., Kepala Divisi Keimigrasian, bapak Drs. Amirullah, MM., serta Kepala Kantor Imigrasi Bengkulu, bapak Rafli, SH.

Kegiatan ini selain untuk memperingati HBI, juga dimaksudkan untuk meningkatkan jiwa dan semangat pelayanan insan Imigrasi pada khususnya, mengeratkan tali persaudaraaan keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM, juga untuk membiasakan diri dengan berolah raga bersama, sehingga diharapkan bahwa insan Kementerian Hukum dan HAM adalah insan yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat senantiasa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

PEMBERITAHUAN TENTANG GANGGUAN DALAM SISTEM PENERBITAN PASPOR RI

SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA LONJAKAN JUMLAH PERMOHONAN PASPOR RI YANG MENCAPAI DUA KALI LIPAT DARI KONDISI SEBELUMNYA,  DAN BANYAKNYA JUMLAH TRANSAKSI YANG DILAKUKAN DALAM WAKTU YANG BERSAMAAN UNTUK PERMOHONAN PASPOR RI DI SELURUH INDONESIA DAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI YANG MENGAKIBATKAN MENURUNNYA GANGGUAN KESISTEMAN, MAKA TERJADI GANGGUAN/HAMBATAN DALAM PROSES PELAYANAN PASPOR RI DI KANTOR IMIGRASI SELURUH INDONESIA DAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI, KEADAAN INI TELAH TERJADI SEJAK TANGGAL 3 JANUARI 2017, DAN SAAT INI TELAH DILAKUKAN LANGKAH/TINDAKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN KESISTEMAN INI, BAIK TINDAKAN DI KESISTEMAN MAUPUN KOORDINASI YANG KUAT ANTAR SATUAN KERJA YANG TERKAIT.

DIHARAPKAN KESABARAN DAN PENGERTIAN DARI MASYARAKAT PEMOHON PASPOR RI ATAS KEJADIAN INI, SEMOGA PERMASALAHAN KESISTEMAN INI DAPAT CEPAT DITANGGULANGI.

Deteni di Kantor Imigrasi Bengkulu

WN Sierra Leone di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Bengkulu

Kantor Imigrasi Bengkulu saat ini menangani satu orang warga negara Sierra Leone atas nama Johnson Francis, yang merupakan bekas narapidana yang telah selesai menjalani pidana (bebas) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu. WNA tersebut diserahkan ke Kantor Imigrasi pada tanggal 27 Desember 2016, kemudian ditempatkan di Ruang Detensi sambil menunggu kelengkapan administrasi untuk tindakan pendeportasian keluar wilayah Indonesia yang saat ini belum dapat dilaksanakan karena paspor orang asing tersebut sudah habis masa berlakunya, dan terus dilakukan upaya koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu pihak Imigrasi juga kesulitan untuk menyelesaikan administrasi dokumen perjalanan orang asing tersebut karena tidak terdapat kantor perwakilan negara orang asing tersebut di Indonesia.
Orang asing tersebut dijaga dengan teratur oleh petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Bengkulu di bawah koordinator Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, menunggu sampai dilaksanakan tindakan keimigrasian berupa deportasi atau pemindahan ke tempat lain atau Rumah Detensi Imigrasi.

Mutasi Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Bengkulu

Penugasan Pejabat Imigrasi di suatu tempat tugas tentu diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat, namun perlu pula diperhatikan pola pembinaan karier dan penyegaran seorang Pejabat Imigrasi yang dapat mempengaruhi kwalitas pelaksanaan tugasnya, demikian juga dengan kehidupan sosial, masyarakat dan  keluarga juga dapat memberi pengaruh. Untuk itu Kementerian Hukum dan HAM RI yang menaungi Direktorat Jenderal Imigrasi, senantiasa melakukan mutasi Pejabat Imigrasi  yang tentu sudah melalui pertimbangan demi kemajuan organisasi.

Terakhir dengan Surat  Keputusan Menteri Hukum dan HAMRI Nomor : SEK-27.KP.03.03 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi  di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dilakukan mutasi Pejabat Imigrasi termasuk di Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu. Kepala Seksi Status Keimigrasian, Lukmanul Hakim, SH. dimutasikan ke Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, digantikan oleh Wahyu Ariyanto, A.Md.Im., SH. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo. Adapun jabatan Kepala Sub Seksi yang selama ini tidak terisi, pada mutasi terakhir ini telah diisi oleh 3 Pejabat Imigrasi yaitu M. Faizal Reza, SH. menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Perizinan Keimigrasian, Devo Septian, S.Sos. menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Dian Kartadilaga, SH. menjabat sebagai Kepala Seksi Penentuan Status Keimigrasian. Pelantikan dan pengambilan sumpah kepada Pejabat Imigrasi yang baru telah dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tanggal 14 Desember 2016, dimana yang melantik dan mengambil sumpah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, bapak Dewa Putu Gede, Bc.IP., SH., MH.

Diharapkan dengan adanya mutasi dan tertambahnya Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu, akan semakin memaksimalkan kwalitas pelayanan masyarakat seperti pelayanan Paspor RI dan tugas keimigrasian lainnya seperti pelayanan pemberian dan perpanjangan izin tinggal orang asing, serta pengawasan orang asing di Propinsi Bengkulu.

Rapat dan Operasi Gabungan Tim Pora Wilayah Kabupaten Lebong

Dalam rangka meningkatkan pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu yang meliputi seluruh wilayah Propinsi Bengkulu, telah dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di tiap kabupaten/kota di mana sekretariatnya ditempatkan di Kantor Kesbangpol tiap kabupaten/kota. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Rapat Tim PORA yang dilanjutkan dengan operasi gabungan di wilayah Kabupaten Lebong pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 yang diikuti oleh instansi terkait dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Kesbangpol Kabupaten Lebong, Kejaksaan Negeri Lebong, KODIM 0409 Rejang Lebong, Polres Lebong, Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, Kementerian Agama Kabupaten Lebong, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dan Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu.

Bpk. Rafli, SH selaku Kepala Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu membuka kegiatan rapat tersebut  menyampaikan bahwa kegiatan rapat danimg_7151 operasi gabungan Timpora Kabupaten Lebong merupakan tindak lanjut setelah terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing beserta Sekretariat yang dikukuhkan  pada tanggal 02 Juni 2016 di Kota Bengkulu. Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu dengan wilayah kerja mencakup 1 (satu) Kotamadya dan 9 (sembilan) Kabupaten, harus lebih menguatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan pembentukan Timpora sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian. Tugas dari anggota timpora adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Instansi terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing sesuai dengan pasal 200 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan’’.

Selanjutnya Bpk. Drs. Amirullah, M.M. selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan rapat dan operasi gabungan Timpora Kabupaten Lebong merupakan penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di Propinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Lebong. Penguatan pengawasan harus ditingkatkan terlebih setelah diberlakukannya Bebas Visa Kunjungan bagi 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif  bagi Negara Indonesia. Koordinasi dan tukar menukar informasi antar instansi yang tergabung dalam keanggotaan Timpora Kabupaten Lebong harus semakin lebih dikuatkan.

Asisten I Setda Pemkab Lebong, bpk H. Kadirman, M.Si. memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu beserta jajarannya atas terlaksananya kegiatan rapat dan operasi gabungan Timpora Kabupaten Lebong. Bahwa kebaradaan Tim Pora Kabupaten Lebong sangatlah penting untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan

img_7191Kepala Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebong selaku Wakil Ketua Timpora Kabupaten Lebong, bpk Heryantoni, SE. juga memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu beserta jajarannya atas terlaksananya kegiatan rapat dan operasi gabungan Timpora Kabupaten Lebong  di Aula Rapat Bupati Lebong. Bpk Heryantoni, SE menyampaikan bahwa di Kabupaten Lebong terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing berkewarganegaraan China. Beliau tidak mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja asing tersebut dikarenakan kurang koordinasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong. Beliau juga mengharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas serta peran lembaga/ instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan orang asing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kegiatan dilanjutkan dengan operasi gabungan, tim menuju Hotel Asri di Kabupaten Lebong.  Disana tim mendapati 11 warga negara asing berkewarganegaraan China yang merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari PT. Energy Sakti Sentosa (ESS) dan PT. Bangun Tirta Lestari (BTL). Setelah dilakukan pengecekan dokumen ternyata 11 warga negara China tersebut sedang menunggu proses penerbitan kitas baru di Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu.

Ada beberapa kesimpulan dari kegiatan tersebut, yaitu bahwa hendaknya kegiatan Operasi Pengawasan Keimigrsian terhadap orang asing secara serentak seperti ini dapat dilakukan secara kontinyu sebagai upaya penegakan hukum dan pembinaan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan aktifitas di Indonesia, kegiatan Operasi Pengawasan Keimigrsian terhadap orang asing secara serentak juga dapat menumbuhkan semangat dan etos kerja yang tinggi untuk selalu waspada dalam melakukan pengawasan secara terpadu dengan sinergitas bersama instansi lain yang juga memiliki keterkaitan terhadap permasalahan orang asing di Indonesia, mengingat masih minimnya sumber daya pengawasan orang asing yang dimiliki oleh Imigrasi Indonesia, maka Imigrasi sebagai leading sector permasalahan orang asing di Indonesia harus mampu mengambil inisiatif dan berperan aktif khususnya dalam hal pengawasan orang asing yang beraktifitas di Indonesia secara menyeluruh dimulai dari saat kedatangannya sampai dengan waktu meninggalkan Indonesia, Inovasi-inovasi terhadap kegiatan pengawasan orang asing khususnya dalam pemanfaatan teknologi juga perlu ditimbulkan dan diciptakan serta dapat disebarkan kemajuannya secara merata ke seluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan di dalam bidang pengawasan orang asing.

 

Anti Pungutan Liar di Kantor Imigrasi Bengkulu

img20161021083445

Masyarakat Pemohon Paspor RI di Kantor Imigrasi Bengkulu

Dalam rangka mendukung program pemerintah melaksanakan reformasi hukum khususnya dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, Kantor Imigrasi Bengkulu berupaya untuk turut mengambil bagian didalamnya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan pelayanan yang transparan, sederhana, ramah dan akuntabel. Demikian juga kegiatan anti pungutan liar senantiasa digalakkan melalui pembinaan kepegawaian yang terus menerus, juga informasi ke masyarakat melalui media spanduk dan banner untuk mendukung gerakan anti pungutan liar.

img20161108095056

Pelayanan Paspor RI di Kantor Imigrasi Bengkulu

Dan untuk lebih menegaskan kegiatan anti pungutan liar tersebut, telah dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, di mana bertugas untuk melakukan pengamatan, pemantauan dan menerima laporan pengaduan masyarakat serta mengumpulkan bahan keterangan untuk menemukan dan memiliki bukti adanya perilakudan tindakan pegawai Imigrasi yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan pelayanan dan penegakban hukum keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Bengkulu. Satgas ini juga bertugas melakukan analisa dan evaluasi terhadap penyimpangan dan pelanggaran serta melaporkan ke pimpinan dalam rangka penegakan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung kegiatan anti pungutan liar di Kantor Imigrasi Bengkulu, dan ada beberapa media yang bisa dijadikan sarana pelaporan apabila masyarakat menemukan adanya kegiatan pungutan liar tersebut, yaitu melalui website (imigrasibengkulu.com), email pengaduan masyarakat (bag.infokim@imigrasibengkulu.com) atau melalui SMS Gateway (08117323666).

Penertiban Layanan Keimigrasian

Untuk mewujudkan pelayanan keimigrasian yang bersih, efisien, efektif dan tidak diskriminatif, serta mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan pungutan liar di seluruh instansi pemerintah, maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah melakukan penertiban dalam layanan  Keimigrasian, baik itu layanan permohonan Paspor RI, pemberian atau perpanjangan izin tinggal orang asing dan pelayanan keimigrasian lainnya.

img20161108094622

Pelayanan Paspor RI di Kantor Imigrasi Bengkulu

Hal tersebut ditegaskan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1933.PR.07.04 tanggal 07 Nopember 2016 tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian, yang antara lain intinya bahwa layanan keimigrasian harus dilaksanakan dengan profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, tepat waktu, tepat biaya, tepat persyaratan, sederhana, tidak berbelit  dan bebas pungutan liar. Penyelenggaraan layanan keimigrasian dilaksanakan berbasis perorangan diatur sedemikian rupa berdasarkan urutan dengan nomor antrian sedapat mungkin first ini first out. Dilarang melakukan diskriminasi layanan dengan mendahulukan, menunda, mempercepat karena alasan pungutan, hadiah, pemberian dalam bentuk apapun. Terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil dan ibu menyusui dapat diberikan layanan prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak diperbolehkan lagi ada biro/pengurus jasa keimigrasian yang melakukan kegiatan di Kantor Imigrasi, izin operasi biro/pengurus jasa keimigrasian yang selama ini telah diterbitkan dinyatakan dicabut dan dinyatan tidak berlaku.