Dengan semakin meningkatnya pelayanan keimigrasian, baik pelayanan terhadap WNA maupun WNI, semakin bertambah banyak juga volume arsip subtantif teknis yang harus dikelola. Namun permasalahan yang timbul adalah kapasitas depo arsip yang semakin sesak dan semakin banyak arsip yang menumpuk, sehingga harus dicari pemecahan permasalahan untuk mengurangi/atau menyusutkan arsip yang ada sesuai dengan perauran kearsipan yang berlaku. Untuk menyatukan persamaan […]

Untuk meningkatkan kwalitas institusi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI pada umumunya, dan Unit Pelaksana Teknis pada khususnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan laporan pengaduan yang masuk terkait dengan pelaksanaan tugas, baik itu pengaduan internal maupun eksternal. Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan peraturan tentang penanganan pengaduan, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM […]

Maraknya WNI di luar negeri yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan nasional, dan terjadinya TPPO salah satunya diawali melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai dengan ketentuan (nonprosedural) dengan modus operandi antara lain naik haji, umroh, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh migran […]

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan yang harus cepat, transparan dan akuntabel, Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat suatu terobosan dalam hal pelayanan untuk permohonan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berbasis elektronik. Untuk awalnya telah dibangun suatu sistem atau aplikasi untuk pelayanan pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) secara elektronik, dengan dasar hukum Surat […]