PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN PRIMA, BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR (GOOD WORK CULTURE) DAN KODE ETIK BAGI SELURUH PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU

Bengkulu, Senin 24 Februari 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penerapan Budaya Pelayanan Prima, Budaya Kerja dan Pola Pikir (Good Work Culture) dan Kode Etik bagi seluruh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu Bapak Samsu Rizal dan diisi oleh 3 Narasumber yaitu :

  1. Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Bengkulu, Bapak Herdi Puryanto yang memberikan materi mengenai Penerapan Budaya Pelayanan Prima terhadap publik dan Budaya Kerja.
  2. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Bapak M. Adnan dengan materi mengenai Kode Etik Pegawai Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari baik dalam pelayanan ataupun pengawasan keimigrasian.
  3. Ibu Avita Novianti Personal Banking Officer Bank BNI yang memberikan materi Pelayanan Prima terhadap publik.

Kegiatan berlangsung dengan baik dan para peserta sosialisasi pun dapat berdiskusi dengan narasumber melalui sesi tanya jawab. Diharapkan dengan adanya kegiatan sosiliasasi ini, maka pelayanan terhadap publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu semakin prima dan berkualitas.

 

SOSIALISASI PERMENKUMHAM NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN, VISA DAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERPAKSA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK TIONGKOK SERTA ANTISIPASI MASUKNYA VIRUS CORONA

         

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, Bapak Samsu Rizal. Dalam sambutan pembukaan tersebut Kakanim mengapresiasi atas kehadiran para peserta. Kakanim menyampaikan bahwa dengan adanya epidemic virus corona yang baru-baru ini terjadi maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu perlu mensosialisasikan mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa Dan Pemberian Izin Tinggal Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Tiongkok Serta Antisipasi Masuknya Virus Corona serta . Tujuan diadakannya sosialisasi ini agar Instansi terkait bersama dengan perusahaan pengguna TKA (tenaga kerja asing) dan PPTKIS mengetahui perihal Permenkumham tersebut sesuai dengan apa yang terjadi baru-baru ini, selain itu sosialisasi ini pun bertujuan agar semua pihak dapat mengantisipasi masuknya virus Corona ke Wilayah Republik Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu.

Datang sebagai narasumber yaitu Bapak M. Adnan selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu yang menyampaikan materi tentang Permenkumham No. 3 Tahun 2020. Dalam paparannya, Kepala Divisi Keimigrasian mengatakan bahwa penghentian Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Tiongkok hanya bersifat sementara, yaitu sampai dengan tanggal 29 februari 2020 dan sampai peraturan ini dievaluasi kembali.

           

Sebagai narasumber dalam hal antisipasi masuknya virus corona , Ibu Susilawaty selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yang menyampaikan materi mengenai Pencegahan masuknya Virus Corona. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari Instansi terkait, Perusahaan pengguna TKA (tenaga kerja asing), perusahaan pelayaran, perusahaan tour and travel dan PPTKIS serta rekan-rekan media cetak dan elektronik di Provinsi Bengkulu.

 

Humas Kanim Bengkulu

HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU BULAN JANUARI 2020

Dalam menjaga kualitas pelayanan yang prima, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai acuan pengembangan kualitas pelayanan terhadap publik. Survey yang dilaksanakan setiap hari akan direkapitulasi setiap bulan dengan tujuan sebagai bahan acuan untuk peningkatan pelayanan seperti melakukan inovasi dan pengembangan teknologi dalam melayani masyarakat.


Hasil Survey pada bulan Januari 2020 yang telah direkapitulasi menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu berhasil mendapatkan indeks sangat baik. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap bulan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu akan selalu berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan nilai-nilai PASTI (profesional, akuntabel, sinergitas, transparan dan inovatif) dan AKTUAL (aktif, kreatif, tangguh, unggul, amanah, logis).

DEKLARASI JANJI KINERJA TAHUN 2020 DAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/ WBBM SERTA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Janji Kinerja Tahun 2020 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM serta Penandatanganan Pakta Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Bapak Abdul Hany, dalam kegiatan apel tersebut ditandatangani komitmen bersama dan pakta integritas oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu diikuti oleh seluruh para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penandatanganan ini disaksikan oleh Kakanwil Kemenkumham Bengkulu, para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Kepala Ombudsman Perwakilan Bengkulu, perwakilan dari Polres Kota Bengkulu, dan perwakilan dari Kejari Bengkulu.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu menyampaikan bahwa komitmen bersama dan penandatangan pakta integritas ini hendaknya segera diimplementasikan bukan hanya sekedar seremonial sehingga dapat terwujud tujuan bersama yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dalam hal pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu yang disampaikan oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Bapak M. Adnan, dalam pengarahannya Bapak M. Adnan menyampaikan perlunya kerjasama sebagai tim dan kesadaran dari masing-masing pejabat/pegawai untuk mewujudkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).