Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WIlayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu

Humas Kanim BKL- Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Agus Hariadi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Pembangunan Zona Integritas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu untuk menuju WBK dan WBBM. Salah satu dari rangkaian kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Zona Intergritas WBK dan WBBM ini, Staf Ahli Menteri berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu dan langsung memantau pembangunan zona integritas di lingkungan Kanim Bengkulu. Salah satu fokus pemantauan beliau adalah ruang pelayanan publik seperti tersedianya jalur khusus untuk kursi roda, ruang bermain anak, tersedianya fasilitas informasi dan pengaduan bagi pemohon paspor, ruang tunggu dan tempat pengambilan data biometrik yang nyaman bagi publik ataupun kaum difabel, serta tersedianya survey kepuasan masyarakat. Dalam kegiatan pemantauan tersebut Staf Ahli Menteri berserta rombongan di dampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Esti Winahyu Nurhandayani, pada kesempatan kunjungan dalam rangka pemantauan ini beliau memberikan arahan agar seluruh UPT khususnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu tetap berkomitmen membangun Zona Integritas di 6 area perubahan agar dapat menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Pengarahan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu Dalam Rangka Penguatan Dan Pemantauan PEmbangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu

Pengarahan Pimpinan dalam rangka monitoring proses perwujudan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu, dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Esti Winahyu Nurhandayani. Dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa agar segera melakukan percepatan proses ZI (zona integritas) dengan menyiapkan beberapa komponen indikator seperti spanduk ZI dan penempatan parkir kendaraan Dinas/Umum (roda 4 dan roda 2 ), serta perlunya sinergitas dari para koordinator pada 6 bidang area perubahan untuk selalu koordinasi dan update setiap perkembangan dan dilaporkan kepada Divisi Keimigrasian. (Tikomkim-BKL)

Pengukuhan Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kecamatan dan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Mukomuko

Mukomuko – Humas Kanim BKL (11/03/2019). Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu mengukuhkan 49 TIMPORA tingkat kecamatan dan tingkat Kab. Mukomuko.
8 TIMPORA tingkat kabupaten Mukomuko terdiri dari Kesbangpol Kab. Mukomuko, Kemenag Kab. Mukomuko, Kadin Dukcapil Kab. Mukomuko, Kadin PMPR dan Tenaga Kerja Kab. Mukomuko, Kejari Kab. Mukomuko, Intelkam Polres Kab. Mukomuko, Intel kodim 0428 Kab. Mukomuko dan Badan Intelejen Negara Kab. Mukomuko serta Timpora tingkat Kecamatan Kab. Mukomuko terdiri dari 15 kecamatan, 15 Kepala KUA, 9 Kapolsek dan 2 Danramil.
Dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Pengukuhan dan Rapat TIM PORA, Wakil Bupati Haidir S.IP. bahwa timpora untuk tingkat kabupaten telah lama dijalankan, dan sekarang lebih diperinci ke tingkat kecamatan. “saya berharap melalui timpora ini terjalin koordinasi dalam penyampaian informasi dalam bentuk pelaporan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Mukomuko khususnya yang bertempat tinggal di kecamatan”.

Selanjutnya sambutan dan pembukaan pengukuhan dibuka oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Esti Winahyu Trihandayani yang kemudian menjelaskan bahwa peran serta Kanwil Kemenkumham Bengkulu dalam pengawasan orang asing dilaksanakan oleh kanim bengkulu, baik yang datang untuk bekerja, mengunjungi keluarga, wisata dan lain-lain sesuai dengan keperluan sesuai dengan perizinan yang diberikan. Namun karena luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Bengkulu, pengawasan ini tidak bisa dilaksanakan oleh Imigrasi Bengkulu sendiri. Diperlukan sinergitas dan kolaborasi antar instansi terkait lainnya. 
Pemerintah dengan PP Nomor 21 Tahun 2016 memberikan Bebas Visa Wisata kepada 169 Negara untuk berkunjung ke Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan laju perekonomian melalui masuknya investasi asing. Namun, harus disadari hal ini akan menimbulkan dampak seperti masuknya ideologi dan budaya asing yang tidak sejalan dengan pancasila, tindakan kejahatan transnasional dan hal lainnya termasuk peningkatan jumlah pencari suaka(pengungsi).
Pembentukan TIMPORA bertujuan untuk mendapatkan pengawasan orang asing secara sinergis, kolaboratif dan komprehensif antara seluruh Kementerian/Lembaga/Pemprov/Pemkot dan Pemkab terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja masing2 sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukum dalam pengawasan tersebut.

Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Bengkulu juga menyampaikan, “Meskipun tidak terlalu banyak orang asing yang datang ke Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Mukomuko, namun kita tetap harus melakukan penguatan pengawasan sebagai upaya antisipasi dengan bersinergi guna mengawasi keberadaan orang asing yang masuk wilayah bengkulu”.
Beliau juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Pemkab Mukomuko yang mendukung dan mensukseskan acara Keimigrasian di Kab. Mukomuko. (EDM/THM)

HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU BULAN FEBRUARI 2019

Dalam menjaga kualitas pelayanan yang prima, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai acuan pengembangan kualitas pelayanan terhadap publik. Survey yang dilaksanakan setiap hari akan direkapitulasi setiap bulan dengan tujuan sebagai bahan acuan untuk peningkatan pelayanan seperti melakukan inovasi dan pengembangan teknologi dalam melayani masyarakat.

Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Februari 2019 – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu

Dalam hasil Survey pada bulan Februari 2019 yang telah direkapitulasi menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu berhasil mendapatkan indeks sangat baik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap bulan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu akan selalu berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan nilai-nilai PASTI (profesional, akuntabel, sinergitas, transparan dan inovatif) dan AKTUAL (aktif, kreatif, tangguh, unggul, amanah, logis). (EDM/THM)