Diseminasi Rencana Pemanfaatan Sistem QR Code Dalam Rangka Pengawasan Orang Asing

Kedatangan orang asing ke Indonesia setiap tahun makin meningkat dengan berbagai macam tujuan, seperti wisata, bisnis, bekerja dan lain-lain. Dengan asas selektif dan manfaat, berarti hanya orang asing yang memberi manfaat dan tidak akan mengganggu ketertiban dan keamanan negara saja yang bisa masuk wilayah Indonesia. Untuk itu dituntut pengawasan yang makin ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh orang asing.

Pengawasan orang asing merupakan salah satu core bisnis Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengawasan terhadap orang asing sudah dimulai ketika orang asing mengajukan permohonan Visa Indonesia, masuk Wilayah Indonesia, berada dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai keluar wilayah Indonesia. Sudah ada berapa langkah startegis yang dilakukan untuk semakin memperketat pengawasan orang asing, seperti mengintensifkan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, pemanfaatan teknologi informasi seperti SIMKIM, BCM, dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Terakhir Direktorat Jenderal Imigrasi berencana akan memanfaatkan teknologi QR CODE  yang akan dipergunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan orang asing, yang diharapkan dapat lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pengawasan terhadap keberadaan, pergerakan dan kegiatan orang asing ketika berada di wilayah Indonesia.

Untuk itu Kantor Imigrasi Bengkulu pada tanggal 14 Maret 2018 mengadakan kegiatan Diseminasi tentang Rencana Pemanfaatan Teknologi QR Code bertempat di Aula Kantor Imigrasi Bengkulu, diikuti oleh seluruh pegawai dan CPNS Kantor Imigrasi Bengkulu. Sebagai pembicara adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu, bapak Rafli, SH. dan Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, bapak Markus Lenggo Rindingpadang, SH. Dalam kegiatan tersebut diperkenalkan terlebih dahulu tentang teknologi QR Code yang akan dipergunakan nantinya, tujuan penanfaatan teknologi QR Code, keunggulan penggunaan teknologi QR Code, data/keterangan apa saja yang dapat diperoleh dari QR Code, rencana alur penerapan QR Code, tata cara penggunaan dan pemanfaatn QR Code bagi petugas dan bagi Kepala Satuan Kerja.

Kegiatan Diseminasi ditutup dengan kegiatan diskusi atau tanya jawab terkait rencana pemanfaatan teknologi QR Code nantinya dalam kegiatan pengawasan orang asing dan hal-hal lain terkait teknis dan rutinitas pelaksanaan tugas pengawasan orang asing.

Penyebaran Informasi Keimigrasian Melalui Media Radio

Sebagai institusi pelayanan masyarakat, Kantor Imigrasi Bengkulu senantiasa berupaya memberikan informasi-informasi yang bermanfaat ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, baik itu pelayanan terhadap WNI maupun pelayanan WNA. Hal ini perlu dilaksanakan supaya masyarakat tidak menemui permasalahan ketika mengajukan permohonan pelayanan administrasi dokumen ke Kantor Imigrasi, atau ketika berangkat keluar negeri. Demikian juga informasi tentang peraturan-peraturan yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat, dan juga inovasi-inovasi pelayanan yang bisa membantu masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada Maret 2018 adalah kegiatan penyebaran informasi keimigrasian yang dilakukan melalui media radio. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Radio Republik Indonesia Bengkulu pada tanggal 8 Maret 2018.  Narasumber untuk kegiatan tersebut adalah Pejabat Imigrasi dari Kantor Imigrasi Bengkulu, yaitu Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, bapak Markus Lenggo, dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, bapak Sutarmi. Sebagai tema dari kegiatan tersebut adalah “Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian dengan Semangat kami PASTI (Profesional-Akuntabel-Sinergi-Transparan-Inovatif)”.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan tentang cara Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan prima kepada masyarakat yang mempermudah para pemohon Paspor RI, seperti adanya kerja sama antara Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu dengan Kantor Pos Cabang Bengkulu untuk layanan pembayaran biaya Paspor RI yang dilakukan di mobil layanan Kantor Pos yang terdapat di halaman Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu, layanan pengiriman Paspor RI yang telah selesai melalui jasa Kantor Pos.

Selain itu juga diinformasikan tentang kemudahan bagi pemohon Paspor RI untuk mengambil nomor antrian secara online melalui aplikasi “Paspor Online” serta upaya pencegahan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu terhadap TKI nonprosedural. Kegiatan diselingi sesi tanya jawab dengan pendengar RRI yang antara lain menanyakan mengenai tata cara penggantian paspor yang telah habis masa berlakunya, prosedur pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing, serta upaya Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu dalam hal pengawasan terhadap orang asing yang semakin banyak mengunjungi Provinsi Bengkulu.

Kegiatan penyebaran informasi keimigrasian ini ditutup dengan menyampaikan himbauan kepada masyarakat supaya mengikuti peraturan yang berlaku supaya tidak menemui permasalahan di kemudian hari, mengakses informasi yang benar dari instansi yang terkait, dan juga menginformasikan trik-trik dalam pengurusan dokumen keimigrasian, kemudian petugas menginformasikan juga bahwa saat ini  Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu sedang membangun Zona Integritas guna menjadi Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

 

Penulis : Aryati Handriyani (Seksi Insarkom)

 

Kewajiban dan Tanggung Jawab Penjamin Orang Asing

ilustrasi kedatangan orang asing

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Pasal 63 dan Pasal 118) bahwa setiap Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya di Indonesia. Orang Asing tertentu yang dimaksud adalah Orang Asing yang memegang Izin Tinggal, baik itu Izin Tinggal Terbatas maupun Izin Tinggal Tetap. Yang mana penjamin tersebut bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya selama berada di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan baik itu perubahan status sipil, status Keimigrasian, maupun perubahan alamat tinggal. Perubahan status sipil tersebut dapat berupa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan perubahan lainnya.

Bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia, ketentuan mengenai penjamin diatas tidak berlaku. Hal tersebut dikarenakan suami atau istri Warga Negara Indonesia yang akan bertanggung jawab kepada Warga Negara Asing tersebut. Namun apabila Warga Negara Asing tersebut putus hubungan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan maka Warga Negara Asing tersebut harus memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya di Indonesia.

Apabila Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya dan/atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi maka penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan ataupun mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia. Tanggung jawab seorang penjamin juga tidak sebatas pada urusan administratif atau dokumentasi Orang Asing yang disponsorinya saja. Lebih dari itu, penjamin juga dapat dipidana jika yang bersangkutan dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya. Bagi setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana diatas maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penulis : Aryati Handriyani (Seksi Insarkom)