Pembentukan dan Rapat TIMPORA Kecamatan Taba Penanjung dan Kecamatan Ketahun

Rapat TIMPORA Kecamatan Taba Penanjung

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing secara efektif, intensif dan terkoordinasi, Kantor Imigrasi Bengkulu di tahun 2017 telah melakukan beberapa kegiatan pembentukan dan rapat serta operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di seluruh wilayah kerjanya yang meliputi seluruh provinsi Bengkulu.

Dan untuk melaksanakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2011 Tahun 2016 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 3013 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keimigrasian, bahwa Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk sampai tingkat Kecamatan, Kantor Imigrasi Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2017 telah melakukan kegiatan pembentukan dan rapat TIMPORA tingkat Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, dan tanggal 24 Agustus 2017 melakukan pembentukan dan rapat TIMPORA di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan TIMPORA dilaksanakan di kedua Kecamatan tersebut mengingat konsentrasi keberadaan dan kegiatan orang asing paling banyak berada di kedua wilayah kecamatan tersebut.

Rapat TIMPORA Kecamatan Ketahun

Dalam kegiatan Rapat membahas tentang koordinasi dan komunikasi diantara anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kecamatan Taba Penanjung dan Kecamatan Ketahun yang terdiri dari unsur instansi-instansi terkait, yaitu dari Kantor Imigrasi, Kepolisisan Sekstor, Komando Rayon Militer, Pemerintah Kecamatan, serta Kelurahan atau Pemerintah Desa. Masing-masing anggota memberi masukan, pendapat dan informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kecamatan tersebut. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh pejabat dan pegawai dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayaha Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Diharapkan dengan pembentukan dan rapat TIMPORA tersebut, dapat mengintensifkan dan koordinasi yang kuat antar instansi terkait untuk pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, baik TKA, maupun orang asing yang datang dengan tujuan lainnya, demi keamanan negara yang berkedaulatan dan terpatuhinya peraturan yang berlaku.

 

Pengecualian Persyaratan Bagi Pemohon Paspor Untuk Umroh/Haji Khusus

Pelayanan masyarakat di Kantor Imigrasi Bengkulu

Salah satu fungsi keimigrasian adalah memberikan pelayanan keimigrasian yang sesuai dengan peraturan, salah satunya adalah pelayanan penerbitan Paspor RI. Dewasa ini banyak kejadian WNI berangkat ke luar negeri tidak sesuai dengan maksud pemberian paspornya seperti semula, seperti banyak TKI ilegal yang menggunakan modus kunjungan keluarga, wisata atau umroh/haji khusus. Untuk Itu pemerintah memperketat pemberian paspor untuk tujuan kunjungan tertentu, seperti untuk ibadah umrah dan ibadah haji khusus, setiap pemohon paspor harus melampirkan dokumen pendukung seperti surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan surat keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus/Umrah (PPIH/PPIU), seperti ditegaskan dalam surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.01-1029 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural.

Namun demikian tetap ada kebijaksanaan atau pengecualian tertentu dalam penerapan peraturan tersebut, misalnya untuk pemohon paspor dalam rangka umroh/haji khusus tidak dipersyaratkan untuk melampirkan surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan surat keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus/Umrah (PPIH/PPIU) apabila pemohon tersebut adalah :

  1. pejabat tinggi negara;
  2. Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI;
  3. tokoh masyarakat;
  4. orang tua berusia lebih dari 50 tahun;
  5. anak-anak berusia kurang dari 12 tahun

seperti dijelaskan dalam surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.01-2036 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penerbitan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji/Umroh.

 

Pemeriksaan Keimigrasian CJH Provinsi Bengkulu Tahun 2017

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.02-1894 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pemeriksaan Keimigrasian pada Embarkasi/Debarkasi Haji Antara Tahun 1438H/2017M, dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 198 Tahun 2017 tanggal 05 April 2017 tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1438H/2017M, ditetapkan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sebagai Embarkasi Haji Antara (EHA) untuk pemberangkatan CJH Provinsi Bengkulu ke Bandara Embarkasi Haji Padang dan pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi Haji Padang ke Debarkasi Haji Antara Bengkulu.

Ini berati bahwa proses pemeriksaan keimigrasian untuk penerbangan internasional keberangkatan dari wilayah Indonesia dilaksanakan di Bandara Fatmawati Soekarno. Untuk itu Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu yang wilayah kerjanya meliputi Bandara Fatmawati Soekarno mempunyai tugas untuk melaksanakan proses pemeriksaan keimigrasian tersebut dan telah dibentuk Tim Pemeriksaan Keimigrasian yang terdiri dari Pejabat Imigrasi dan Staf dari kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu. Pemeriksaan keimigrasian keberangkatan dilaksanakan di Asrama Haji Bengkulu, yang dilaksanakan sesuai dengan SOP penyelesaian pemeriksaan keimigrasian yang berlaku. Jemaah Haji yang telah diperiksa dan diberi cap keberangkatan di paspornya adalah merupakan penumpang internasional, dan sudah berada di area internasional, untuk itu pengawalan pemberangkatan dari Asrama Haji Bengkulu dilaksanakan oleh Pejabat/Petugas Imigrasi yang telah diberi wewenang sampai Jemaah Haji masuk ke pesawat yang sudah merupakan penerbangan internasional menuju Bandara Minangkabau Padang.

Pada Tahun 2017, Jamaah Haji dari Provinsi Bengkulu sebanyak 1657 orang, terdiri dari 311 orang dari Kota Bengkulu, 200 orang dari Bengkulu Utara, 129 orang dari Bengkulu Selatan, 235 orang dari Rejang Lebong, 172 orang dari Seluma, 178 orang dari Muko Muko, 108 orang dari Kaur, 109 orang dari Kepahiang, 92 orang dari Lebong, dan 92 orang dari Bengkulu Tengah. Penerbangan Internasional untuk Calon Jamaah Haji dari Bandara Fatmawati Soekarno terdiri dari 5 kloter, yang mulai dilaksanakan tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017.