RDK Pengelolaan Arsip

Dengan semakin meningkatnya pelayanan keimigrasian, baik pelayanan terhadap WNA maupun WNI, semakin bertambah banyak juga volume arsip subtantif teknis yang harus dikelola. Namun permasalahan yang timbul adalah kapasitas depo arsip yang semakin sesak dan semakin banyak arsip yang menumpuk, sehingga harus dicari pemecahan permasalahan untuk mengurangi/atau menyusutkan arsip yang ada sesuai dengan perauran kearsipan yang berlaku.

Untuk menyatukan persamaan dan untuk memahami tata cara pengelolaan arsip yang benar, maka Kantor Imigrasi Bengkulu mengadakan Rapat Dalam Kantor (RDK) tentang Pengelolaan Kearsipan Yang Efisien, Efektif dan Sistematis, yang dilaksanakan tanggal 27 April 2017 bertempat di Aula Kantor Imigrasi Bengkulu. Hadir sebagai narasumber adalah PLT Kepala Divisi Keimigrasian, bapak Heriyanto, SE., SH., M.Si., juga dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan RDK tersebut diberikan pemahaman-pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan dan PP Nomor 28 tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan. Juga dipaparkan tentang Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, tata cara penyusutan arsip dan penataan arsip yang benar.

Rapat dan Operasi Gabungan TIMPORA Wilayah Kabupaten Kaur

Pengawasan terhadap orang asing, baik lalu lintas, keberadaan dan kegiatannya, adalah merupakan suatu tugas bersama jajaran pemerintah. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang keanggotaannya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

Untuk itu, Kantor Imigrasi Bengkulu sebagai leading sektor selalu berinisisasi menggalakkan kegiatan TIMPORA di seluruh wilayah Propinsi Bengkulu yang merupakan wilayah kerjanya. Salah satunya adalah kegiatan rapat bersama dilanjutkan dengan operasi gabungan TIMPORA Wilayah Kabupaten Kaur yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017. Rapat dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Kaur, dengan sebelumnya sudah koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kaur. Rapat dihadiri oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Kaur, Kesbangpol Kaur, Polres Kaur, 0408 Bengkulu Selatan-Kaur, Disnakertrans Kabupaten Kaur, Disdukcapil Kabupaten Kaur, Kantor Kemenag Kabupaten Kaur, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur, Kapala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Bengkulu, Kapala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Bengkulu, Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, juga beberapa Pejabat Imigrasi dan pegawai dari kantor Imigrasi Bengkulu.

Dalam rapat tersebut dibahas isu-isu terkait orang asing di wilayah Kabupaten Kaur, potensi-potensi negatif yang mungkin bisa terjadi, kemudian masing-masing anggota rapat memberikan masukan, saran, pendapat dan informasi terkait pengawasan orang asing.

Rapat dilanjutkan dengan operasi gabungan kebeberapa tempat, seperti di beberapa hotel atau rumah penginapan, tim sekalian memberikan surat pemberitahuan dan mensosialisasikan kewajiban pemilik/pengurus hotel melaporkan orang asing yang menginap melalui aplikasi Pelaporan Orang Asing. Kemudian Tim menuju perusahaan tambak udang yang disinyalir terdapat orang asing, sambil memberikan edukasi kepada pengurus perusahaan terkait kewajibannya orang asing dan penjamin terkait keberadaan dan kegiatan orang asing.

RDK Penanganan Laporan Pengaduan

Untuk meningkatkan kwalitas institusi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI pada umumunya, dan Unit Pelaksana Teknis pada khususnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan laporan pengaduan yang masuk terkait dengan pelaksanaan tugas, baik itu pengaduan internal maupun eksternal. Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan peraturan tentang penanganan pengaduan, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan tersebut bahwa pada setiap unit pelaksana teknis harus dibentuk Unit Layanan Pengaduan, maka Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu sebagai unit pelayanan publik wajib mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengimplementasikan pelayanan penanganan pengaduan tersebut, untuk itu Kantor Imigrasi Bengkulu pada tanggal 18 April 2017 mengadakan Rapat Dalam Kantor bertempat di Aula Kantor Imigrasi Bengkulu, membahas hal-hal terkait persiapan pelaksanaan dan pemahaman-pemahaman terkait laporan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 57 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu.

Hadir sebagai Narasumber adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, bapak Drs. Liberti Sitinjak, M.M., M.Si,. yang memaparkan pentingnya pengelolaan penanganan laporan pengaduan di suatu institusi pemerintahan, hal-hal yang segera harus dilaksanakan sehubungan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 57 Tahun 2016 tersebut, mempersiapkan segala sesuatunya sehinggal tujuan daripada pengelolaan laporan pengaduan dapat tercapai dengan baik. Kepala Kantor Wilayah juga memberi arahan-arahan terkait peningkatan kwalitas kinerja dan disiplin sebagai tanggung jawab dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu turut pula memberi arahan-arahan, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, serta Kepala Kantor Imigrasi Bengkulu. Acara diakhiri dengan diskusi, tanya jawab, pemberian pendapat dan masukan dari seluruh peserta rapat terkait dengan rencana pengimplementasian Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 57 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Bengkulu.