Persyaratan Tambahan Pelayanan Paspor RI dan Keberangkatan WNI keluar Wilayah Indonesia

Pelayanan Paspor RI di Kantor Imigrasi Bengkulu

Maraknya WNI di luar negeri yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan nasional, dan terjadinya TPPO salah satunya diawali melalui pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sesuai dengan ketentuan (nonprosedural) dengan modus operandi antara lain naik haji, umroh, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh migran dan duta budaya. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu instansi yang menangani masalah perdagangan orang senantiasa meningkatkan peran dalam mencegah terjadinya TPPO.

Untuk itu Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1029 tanggal 20 Maret 2017 perihal Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural, mengeluarkan aturan dalam rangka mencegah adanya TKI Nonprosedural, di mana ditentukan persyaratan tambahan untuk proses penerbitan paspor yaitu :

  1. bagi pemohon yang akan bekerja di luar negeri (CTKI) agar melampirkan Surat Rekomendasi Paspor dari dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dengan ID TKI yang telah terverifikasi dan termuat di dalam Aplikasi Sistem Validasi ID TKI pada Portal Direktorat Jenderal Imigrasi;
  2. bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka menunaikan ibadah haji khusus/umrah agar melampirkan surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Akama kabupaten/kota dan surat keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus/Umrah (PPIH/PPIU);
  3. bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka magang dan program bursa kerja khusus, agar melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja;
  4. bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dengan alasan kunjungan keluarga agar melampirkan surat undangan atau jaminan dan fotocopy paspor dari keluarga yang dikunjungi (apabila diminta oleh petugas imigrasi karena ditemukan indikasi kuat bahwa pemohon akan bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan ketentuan/TKI nonprosedural dengan alasan kunjungan keluarga);
  5. petugas imigrasi dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pemohon untuk dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan pemohon ke luar negeri;
  6. tidak lagi dipersyaratkan melampirkan buku tabungan dengan nominal saldo sekurang-kurangnya Rp 25.000.000,00 bagi pemohon paspor;
  7. Petugas imigrasi akan melakukan penolakan jika pemohon tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut di angka 1 sampai angka 5;
  8. Pemohon yang telah ditolak permohonannya dapat mengajukan permohonan ulang.

Sedangkan persyaratan tambahan bagi WNI yang akan keluar Wilayah Indonesia yaitu :

  1. yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dalam bekerja sebagai TKI agar menunjukkan visa bekerja di negara tujuan dan surat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan atau surat cuti bekerja dan izin masuk kembali dari negara tujuan;
  2. yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka ibadah haji khusus/umrah, kunjungan keluarga, dan wisata/ziarah agar menunjukkan tiket pergi pulang dengan tanggal yang sudah pasti (fix date – fix flight);
  3. yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka magang dan program bursa kerja khusus, menunjukkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal pembinaan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja;
  4. petugas imigrasi dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari WNI yang akan keluar Wilayah Indonesia untuk dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri;
  5. tidak lagi dipersyaratkan melampirkan buku tabungan dengan nominal saldo sekurang-kurangnya Rp 25.000.000,00 bagi WNI yang akan keluar Wilayah Indonesia dengan tujuan wisata;
  6. Petugas imigrasi akan melakukan penolakan jika WNI yang akan keluar Wilayah Indonesia tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut di angka 1 sampai angka 4, paspor yang bersangkutan akan dibatalkan disertai pengguntingan untuk selanjutnya disimpan di Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang menolak keberangkatan yang bersangkutan;
  7. WNI yang pernah ditolak pemberian izin keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Indonesia dapat mengajukan kembali permohonan paspor dengan tidak perlu melampirkan paspor lamanya.

 

Sosialisasi Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Secara Online dan Pembayaran PNBP Layanan Keimigrasian pada bank melalui Aplikasi SIMPONI

Sosialisasi Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Secara Online dan Pembayaran PNBP Layanan Keimigrasian pada bank melalui Aplikasi SIMPONI

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan yang harus cepat, transparan dan akuntabel, Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat suatu terobosan dalam hal pelayanan untuk permohonan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berbasis elektronik. Untuk awalnya telah dibangun suatu sistem atau aplikasi untuk pelayanan pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) secara elektronik, dengan dasar hukum Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tinggal Terbatas Secara Online. Juga telah dibangun suatu sistem pembayaran PNBP Layanan Keimigrasian yang saat ini sudah bisa diterapkan untuk pembayaran permohonan Paspor RI yang langsung dibayar oleh pemohon di bank/kantor pos.

Untuk menyebarkan informasi tentang inovasi layanan-layanan tersebut ke masyarakat, Kantor Imigrasi Bengkulu pada tanggal 20 Maret 2017 mengadakan kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal Secara Online dan Pembayaran PNBP Layanan Keimigrasian pada bank melalui Aplikasi SIMPONI, bertempat di Aula Kantor Imigrasi Bengkulu. Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, bapak Drs. Liberti Sitinjak, M.M.,M.Si. Yang menjadi Narasumber adalah Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, bapak Sutrisno, S.Sos. dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Bekasi, ibu Hermawati Br Pandia, A.Md. Peserta berasal dari pihak penjamin/sponsor baik penjamin dari perusahaan pengguna TKA, maupun sponsor untuk WNA perorangan. Hadir juga beberapa peserta dari intansi terkait, juga beberapa media elektronik, cetak dan online.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut narasumber menyampaikan pemahaman-pemahaman tentang terobosan-terobosan inovatif yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk lebih memudahkan pelayanan publik, diantaranya adalah pelayanan untuk warga negara asing. Disampaikan secara mendetail tentang tata cara dan prosedur untuk proses pendaftaran permohonan izin tinggal terbatas secara online, keuntungan apa yang diperoleh apabila melakukan pendaftaran permohonan secara online. Dalam kegiatan tersebut, para peserta dengan antusias banyak mengajukan pertanyaan dan diskusi tentang materi yang disampaikan, juga tentang hal-hal terkait dengan izin tinggal dan keberadaan orang asing di Indonesia.

Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dapat mengetahui tentang salah satu layanan inovatif yang baru dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu pendaftaran permohonan ITAS yang bisa dilakukan secara online, juga masyarakat mengetahui tentang tata cara pembayaran PNBP layanan keimigrasian melalui aplikasi SIMPONI, sehingga pelayanan keimigrasian ke masyarakat akan semakin nyaman, mudah, transparan dan akuntabel.

Rapat dan Operasi Gabungan Tim PORA Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah

Menindaklanjuti pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) se-Privinsi Bengkulu dan Sekretariatnya yang telah dilaksanakan tahun 2016, pada tanggal 16 Maret 2017 Kantor Imigrasi Bengkulu mengadakan Rapat Tim PORA Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah bertempat di Aula Kantor Imigrasi Bengkulu. Hadir pada rapat tersebut Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Kepala Kantor Imigrasi Bengkulu, Perwakilan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, Polres Bengkulu Tengah, Kodim 0407 Bengkulu, Kementerian Agama Kota Bengkulu, Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, BINDA Bengkulu, juga para Pejabat Imigrasi di lingkungan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan Kantor Imigrasi Bengkulu.

Dalam rapat tersebut dibahas isu-isu terkait keberadaan dan kegiatan orang asing si wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, baik itu orang asing sebagai TKA maupun yang melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan. Juga ada masukan informasi dari setiap anggota rapat dan potensi-potensi positif dan negatif yang mungkin bisa terjadi sehubungan dengan keberadaan orang asing yang sekiranya dapat dijadikan perhatian dalam hal pengawasan orang asing.

Kegiatan hari itu dilanjutkan dengan operasi pengawasan orang asing gabungan, di mana semua peserta rapat Tim PORA menuju lokasi pertambangan PT. Kusuma Raya Utama, di mana tim memeriksa dokumen paspor dan izin tinggal orang asing yang seluruhnya warga negara Tiongkok. Terdapat ratusan pekerja asing di lokasi kerja tersebut, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di lokasi tersebut. Tim mengingatkan kepada pengelola tambang untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku untuk kegiatan dan keberadaan orang asing, dan senantiasa berkoordinasi dan melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang dipekerjakan kepada instansi terkait.

Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing

Arus perlintasan manusia untuk masuk dan keluar Wilayah Indonesia pada saat ini semakin meningkat, apalagi dengan kebijaksanaan politik Indonesia yang mengeluarkan peraturan yang semakin memudahkan orang asing masuk Wilayah Indonesia. Dengan semakin mudahnya orang asing masuk Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi selaku leading sector di bidang pengawasan orang asing harus semakin ketat dan senantiasa berinovasi dalam hal pengawasan terhadap lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing.

Salah satu inovasi yang telah dibentuk adalah Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sebagai sarana bagi pemilik/pengurus tempat penginapan dan masyarakat umum untuk memberikan/melaporkan data orang asing yang menginap di tempat penginapan/rumahnya. Hal ini terkait dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di Pasal 72 ayat (2) yaitu bahwa “Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas”. Jadi sebelumnya akan ada pemberitahuan dari Kantor Imigrasi setempat ke tempat penginapan/rumah tempat penginapan tentang kewajiban melaporkan orang asing yang menginap, yang bisa dilaksanakan melalui APOA secara online di laman www.imigrasi.go.id, paling lambat 1 X 24 jam sejak orang asing tersebut menginap.

Dalam ranga menyebarkan informasi tentang APOA ini, maka Kantor Imigrasi Bengkulu pada tanggal 14 Maret 2017 telah mengadakan Sosialisasi tentang Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), bertempat di Aula Kantor Imigrasi Bengkulu. Sebagai peserta sosialisasi adalah pemilik/pengurus hotel dan tempat penginapan di daerah Bengkulu, juga berapa peserta dari instansi terkait dan awak media. Hadir sebagai narasumber adalah PLT. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, bapak HIMRON, SH., MH. dan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, bapak Agus Ruhadi, SH., MH. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan orang asing saat ini, kerja sama dan partisipasi aktif dari pemilik/pengurus hotel/tempat penginapan, juga dipaparkan tata cara pelaporan orang asing yang menginap melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Para peserta aktif menanyakan hal-hal yang dianggap perlu, semua peserta juga aktif berdiskusi terkait APOA tersebut. Diharapkan dengan sosialisasi ini ada partisipasi aktif dan kerja sama yang sinergis dari pemilik/pengurus hotel/tempat penginapan dan juga institusi terkait dalam hal pengawasan orang asing, sehingga dengan keberadaan orang asing di daerah Bengkulu dapat terpantau dengan baik dan efektif.

Sosialisasi Pendaftaran Permohonan Paspor Secara Online dan Pencegahan TKI Non Prosedural

Direktorat Jenderal Imigrasi telah banyak memunculkan inovasi sebagai terobosan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat, misalnya permohonan pelayanan keimigrasian secara online. Salah satu inovasi yang telah diluncurkan adalah pendaftaran permohonan Paspor RI secara online/elektronik. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Untuk lebih mengenalkan prosedur pendaftaran permohonan Paspor RI secara online /elektronik tersebut kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Bengkulu pada tanggal 09 Maret 2017 mengadakan sosialisasi tentang Pendaftaran Permohonan Paspor RI Secara Online, bertempat di Aula Kantor Imigrasi Bengkulu. Peserta sosialisasi terdiri dari instansi pemerintah, sekolah, warga masyarakat dan media cetak maupun elektronik. Sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut adalah PLT. Kepala Divisi Keimigrasian, bapak Himron, SH. dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, bapak Junior M. Sigalingging, SH., MH. Hadir pula Kepala Ombudsman Perwakilan Bengkulu dan beberapa pejabat dari instansi terkait.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan juga pemahaman tentang kebijaksanaan pemerintah terkait pencegahan keberangkatan TKI ke luar negeri yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti meminta rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota apabila ada pemohon paspor yang mengaku akan melaksanakan ibadah Umroh/Haji Khusus. Selain itu apabila ditemukan ada kecurigaan akan bekerja ke luar negeri dengan alasan wisata harus melampirkan buku tabungan atas nama pemohon dengan nominal sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi sarana pemberian pemahaman kepada masyarakat  tentang sehingga masyarakat terbantu dalam mengajukan Paspor RI dengan mudah, cepat, nyaman dan transparan. Juga terjalin koordinasi yang sinergis antar instansi terkait untuk melakukan upaya-upaya pencegahan keberangkatan TKI secara ilegal ke luar negeri.