Rapat dan Operasi Gabungan Tim Pora Wilayah Kabupaten Lebong

Dalam rangka meningkatkan pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu yang meliputi seluruh wilayah Propinsi Bengkulu, telah dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di tiap kabupaten/kota di mana sekretariatnya ditempatkan di Kantor Kesbangpol tiap kabupaten/kota. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Rapat Tim PORA yang dilanjutkan dengan operasi gabungan di wilayah Kabupaten Lebong pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 yang diikuti oleh instansi terkait dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Kesbangpol Kabupaten Lebong, Kejaksaan Negeri Lebong, KODIM 0409 Rejang Lebong, Polres Lebong, Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, Kementerian Agama Kabupaten Lebong, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dan Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu.

Bpk. Rafli, SH selaku Kepala Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu membuka kegiatan rapat tersebut  menyampaikan bahwa kegiatan rapat danimg_7151 operasi gabungan Timpora Kabupaten Lebong merupakan tindak lanjut setelah terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing beserta Sekretariat yang dikukuhkan  pada tanggal 02 Juni 2016 di Kota Bengkulu. Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu dengan wilayah kerja mencakup 1 (satu) Kotamadya dan 9 (sembilan) Kabupaten, harus lebih menguatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan pembentukan Timpora sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian. Tugas dari anggota timpora adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Instansi terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing sesuai dengan pasal 200 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan’’.

Selanjutnya Bpk. Drs. Amirullah, M.M. selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan rapat dan operasi gabungan Timpora Kabupaten Lebong merupakan penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di Propinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Lebong. Penguatan pengawasan harus ditingkatkan terlebih setelah diberlakukannya Bebas Visa Kunjungan bagi 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif  bagi Negara Indonesia. Koordinasi dan tukar menukar informasi antar instansi yang tergabung dalam keanggotaan Timpora Kabupaten Lebong harus semakin lebih dikuatkan.

Asisten I Setda Pemkab Lebong, bpk H. Kadirman, M.Si. memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu beserta jajarannya atas terlaksananya kegiatan rapat dan operasi gabungan Timpora Kabupaten Lebong. Bahwa kebaradaan Tim Pora Kabupaten Lebong sangatlah penting untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan

img_7191Kepala Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebong selaku Wakil Ketua Timpora Kabupaten Lebong, bpk Heryantoni, SE. juga memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu beserta jajarannya atas terlaksananya kegiatan rapat dan operasi gabungan Timpora Kabupaten Lebong  di Aula Rapat Bupati Lebong. Bpk Heryantoni, SE menyampaikan bahwa di Kabupaten Lebong terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing berkewarganegaraan China. Beliau tidak mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja asing tersebut dikarenakan kurang koordinasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong. Beliau juga mengharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas serta peran lembaga/ instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan orang asing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kegiatan dilanjutkan dengan operasi gabungan, tim menuju Hotel Asri di Kabupaten Lebong.  Disana tim mendapati 11 warga negara asing berkewarganegaraan China yang merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari PT. Energy Sakti Sentosa (ESS) dan PT. Bangun Tirta Lestari (BTL). Setelah dilakukan pengecekan dokumen ternyata 11 warga negara China tersebut sedang menunggu proses penerbitan kitas baru di Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu.

Ada beberapa kesimpulan dari kegiatan tersebut, yaitu bahwa hendaknya kegiatan Operasi Pengawasan Keimigrsian terhadap orang asing secara serentak seperti ini dapat dilakukan secara kontinyu sebagai upaya penegakan hukum dan pembinaan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan aktifitas di Indonesia, kegiatan Operasi Pengawasan Keimigrsian terhadap orang asing secara serentak juga dapat menumbuhkan semangat dan etos kerja yang tinggi untuk selalu waspada dalam melakukan pengawasan secara terpadu dengan sinergitas bersama instansi lain yang juga memiliki keterkaitan terhadap permasalahan orang asing di Indonesia, mengingat masih minimnya sumber daya pengawasan orang asing yang dimiliki oleh Imigrasi Indonesia, maka Imigrasi sebagai leading sector permasalahan orang asing di Indonesia harus mampu mengambil inisiatif dan berperan aktif khususnya dalam hal pengawasan orang asing yang beraktifitas di Indonesia secara menyeluruh dimulai dari saat kedatangannya sampai dengan waktu meninggalkan Indonesia, Inovasi-inovasi terhadap kegiatan pengawasan orang asing khususnya dalam pemanfaatan teknologi juga perlu ditimbulkan dan diciptakan serta dapat disebarkan kemajuannya secara merata ke seluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan di dalam bidang pengawasan orang asing.

 

Anti Pungutan Liar di Kantor Imigrasi Bengkulu

img20161021083445

Masyarakat Pemohon Paspor RI di Kantor Imigrasi Bengkulu

Dalam rangka mendukung program pemerintah melaksanakan reformasi hukum khususnya dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, Kantor Imigrasi Bengkulu berupaya untuk turut mengambil bagian didalamnya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan pelayanan yang transparan, sederhana, ramah dan akuntabel. Demikian juga kegiatan anti pungutan liar senantiasa digalakkan melalui pembinaan kepegawaian yang terus menerus, juga informasi ke masyarakat melalui media spanduk dan banner untuk mendukung gerakan anti pungutan liar.

img20161108095056

Pelayanan Paspor RI di Kantor Imigrasi Bengkulu

Dan untuk lebih menegaskan kegiatan anti pungutan liar tersebut, telah dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, di mana bertugas untuk melakukan pengamatan, pemantauan dan menerima laporan pengaduan masyarakat serta mengumpulkan bahan keterangan untuk menemukan dan memiliki bukti adanya perilakudan tindakan pegawai Imigrasi yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan pelayanan dan penegakban hukum keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Bengkulu. Satgas ini juga bertugas melakukan analisa dan evaluasi terhadap penyimpangan dan pelanggaran serta melaporkan ke pimpinan dalam rangka penegakan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung kegiatan anti pungutan liar di Kantor Imigrasi Bengkulu, dan ada beberapa media yang bisa dijadikan sarana pelaporan apabila masyarakat menemukan adanya kegiatan pungutan liar tersebut, yaitu melalui website (imigrasibengkulu.com), email pengaduan masyarakat (bag.infokim@imigrasibengkulu.com) atau melalui SMS Gateway (08117323666).

Penertiban Layanan Keimigrasian

Untuk mewujudkan pelayanan keimigrasian yang bersih, efisien, efektif dan tidak diskriminatif, serta mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan pungutan liar di seluruh instansi pemerintah, maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah melakukan penertiban dalam layanan  Keimigrasian, baik itu layanan permohonan Paspor RI, pemberian atau perpanjangan izin tinggal orang asing dan pelayanan keimigrasian lainnya.

img20161108094622

Pelayanan Paspor RI di Kantor Imigrasi Bengkulu

Hal tersebut ditegaskan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1933.PR.07.04 tanggal 07 Nopember 2016 tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian, yang antara lain intinya bahwa layanan keimigrasian harus dilaksanakan dengan profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, tepat waktu, tepat biaya, tepat persyaratan, sederhana, tidak berbelit  dan bebas pungutan liar. Penyelenggaraan layanan keimigrasian dilaksanakan berbasis perorangan diatur sedemikian rupa berdasarkan urutan dengan nomor antrian sedapat mungkin first ini first out. Dilarang melakukan diskriminasi layanan dengan mendahulukan, menunda, mempercepat karena alasan pungutan, hadiah, pemberian dalam bentuk apapun. Terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil dan ibu menyusui dapat diberikan layanan prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak diperbolehkan lagi ada biro/pengurus jasa keimigrasian yang melakukan kegiatan di Kantor Imigrasi, izin operasi biro/pengurus jasa keimigrasian yang selama ini telah diterbitkan dinyatakan dicabut dan dinyatan tidak berlaku.

Penyebaran Informasi Keimigrasian

img_3867 img_3871 img_3872
img_3873 img_3874 img_3875
img_3879 img_3883 img_3887
img_3890 img_3913 img_3935
img_3936 img_3937 img_3943
img_3947 img_3949 img_3951

Penyebaran Informasi Keimigrasian

Sebagai unit pelayanan masyarakat, Kantor Imigrasi harus senantiasa terbuka dan berkesinambungan memberi informasi-informasi keimigrasian ke masyarakat, baik pelayanan Paspor RI, pelayanan pemberian/perpanjangan izin tinggal orang asing, pengawasan orang asing dan informasi lainnya.

Kantor Imigrasi Bengkulu, melalui Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Seksi Insarkom) sesuai dengan tugas dan fungsinya telahimg_3866 melakukan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat memberi informasi keimigrasian yang akurat secara efisien ke masyarakat. Misalnya penyebaran informasi melalui website yang dikelola langsung oleh Seksi Insarkom, brosur-brosur, spanduk, banner, juga kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyebarkan informasi keimigrasian. Telah dibentuk Tim Publikasi dan Penyebaran Informasi Keimigrasian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu Nomor : W.8.IMI.1-037.GR.02.01 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016, tim ini rutin melakukan kegiatan luar berupa penyebaran informasi keimigrasian ke masyarakat berupa koordinasi ke instansi yang terkait seperti Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana diharapkan bahwa melalui instansi tersebut dapat diteruskan ke masyarakat sekitarnya untuk menyampaikan informasi-informasi keimigrasian. Juga disebarkan brosur-brosur keimigrasian, yaitu menempelkan brosur-brosur tersebut di papan/media informasi di instansi yang terkait tersebut. img_3913Demikian juga penyebaran informasi ke hotel atau tempat penginapan di mana terdapat warga negara asing menginap, yaitu kewajiban pemilik hotel/tempat penginapan melaporkan WNA yang menginap melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Diharapkan kegiatan penyebaran informasi ini dapat terus dilaksanakan, mengingat wilayah kerja Kantor Imigrasi Bengkulu yang sangat luas yaitu meliputi seluruh Propinsi Bengkulu, sehingga masyarakat sampai di pelosok pun tahu mengenai informasi keimigrasian, seperti pelayanan Paspor RI, pelayanan untuk WNA, pengawasan orang asing dan lain-lain. Kegiatan ini juga untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang disebabkan karena ketidaktahuan informasi keimigrasian.